Perketat Keamanan Border Jagoi Babang

185
Lukas Pasalima (Foto : Anca)

Pontianak, BerkatTV. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Lukas Pasalima, mengatakan border perbatasan Jagoi Babang dinilai dari sisi keamanan dan pengawasan dari aparatur setempat masih lemah bila dibandingkan dengan pintu masuk antar negara yang lain di Kalbar seperti, Entikong (Sanggau), Badau (Kapuas Hulu, dan Aruk (Sambas).

“Untuk itu saya harapkan aparat penegak hukum bisa lebih mengintensifkan keamanan sehingga bisa meminimalisir barang-barang ilegal masuk ke Kalbar,” jelas Lukas, belum lama ini di Kantor DPRD Kalbar.

Hasil kunjungan kerja (On the Spot) Komisi I DPRD Provinsi Kalbar ke Perbatasan Aruk Kabupaten Sambas dan Jagoi Babang Bengkayang banyak mendapatkan masukan, dan aspirasi dari aparatur setempat.

“Para pelaku usaha atau ekonomi di perbatasan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dengan Malaysia, dari zaman dulu hingga sekarang memang sudah terjadi. Dimana arus lalu lintas manusia dan barang disana semakin meningkat, dan pertumbuhan ekonomi juga berkembang,” jelasnya.

Menurut Lukas, sampai hari ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait kapan border di Jagoi Babang disahkan sebagai resminya pintu masuk antar negara baik lalu lintas orang dan barang.

“Semua fasilitas border sudah ada, hanya tinggal menunggu resminya sebagai pintu masuk antar negara, dan statusnya sama dengan Entikong,” ungkapnya.

Selain itu jelasnya, pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya perbatasan di Kalimantan Barat tidak hanya dengan pendekatan keamanan saja, tapi lebih kepada pembangunan pendekatan kesejahteraan.

“Karena daerah-daerah perbatasan paling banyak dibicarakan, tapi paling sedikit dikerjakan. Walaupun memang sejak pemerintahan Jokowi, Perbatasan mulai dibangun dan di Entikong sudah diresmikan,” katanya.

Ia mengatakan saatnya melakukan tindakan nyata untuk pembenahan perbatasan, salah satunya mengenai tumpang tindih lahan. Secepat mungkin menyelesaikan tata ruang, mengingat strategi ke depan, yaitu membangun koridor ekonomi yang memadukan sektoral dan regional.

“Jadi, sumber daya alam yang ada di daerah perbatasan juga harus dapat dikelola oleh masyarakat di daerah itu. Bukan masyarakatnya menjadi penonton yang pada akhirnya termarjinalkan,” katanya. (aca)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here