Pembangunan Jembatan Tunggu Perda

150
Ivo Titus Mulyono
Ivo Titus Mulyono

Melawi, BerkatTV. Proses Pinjaman Daerah yang diajukan Pemkab Melawi pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sudah mendapat lampu hijau dari Kemendagri dengan memberikan rekomendasi kepada Pemkab melawi sejak beberapa pekan lalu. Kini proses tersebut tinggal menunggu Peraturan daerah (Perda), untuk melanjutkan prosesnya ke Kementerian Keuangan.

“Proses pinjaman daerah saat ini masih menunggu Perda Pinjaman Daerah yang akan menjadi dasar persyaratan pengajuan ke Menteri Keuangan. Kalau untuk rekomendasi dari Mendagri sudah turun sejak lama. Sekarang kita tinggal tunggu Perdanya saja,” katanya Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Ivo Titus Mulyono di Terminal beberapa hari lalu.

Lebih lanjut Ivo mengatakan, , PT SMI bahkan sudah kembali datang meninjau ke tiga lokasi pembangunan jembatan tersebut , pada pekan lalu. Kedatangannya bersamaan dengan lima orang perwakilan dari World Bank (bank dunia) untuk mengecek lokasi jembatan.

“Karena nanti dana pinjaman tersebut berasal dari Bank Dunia, hanya lewat PT SMI. Jadi mereka datang untuk memastikan tak ada masalah terkait lokasi serta persyaratan lainnya untuk membangun jembatan tersebut. Mereka ingin Clear and Clean (CnC). Cek lahan bermasalah atau tidak,” katanya.

Bila pembahasan Raperda selesai, lanjutnya, maka nantinya akan dibawa ke kementerian keuangan sebagai pelengkap persyaratan pinjaman daerah. Menurut Ivo, Kemenkeu akan mengeluarkan sebuah surat persetujuan pelampauan defisit. “Syarat lain tinggal disampaikan ke PT SMI,” katanya.

Diakui Sekda, memang ada defisit pada APBD Melawi tahun ini, ditambah adanya wacana pemangkasan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) oleh pusat sebesar lima persen. Ini akan mempengaruhi tingkat defisit.

“Kemungkinan nanti akan bertambah memang defisit. Karena pengurangan DAU dan DBH. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan ini hanya memberikan rekomendasi, boleh atau tidak defisit ini,” katanya.

Ivo berharap, Raperda ini bisa dibahas secepatnya karena menjadi syarat oleh PT SMI untuk pinjaman daerah. Bila cepat selesai, maka bupati tinggal menandatangani MoU dengan PT SMI. “Karena Raperda belum selesai, maka bupati belum tandatangan MoU,” jelasnya.

Terkait cicilan pinjaman daerah, Ivo menerangkan bila MoU bisa dilakukan tahun ini, Pemkab hanya akan membayar bunga dan fee pinjaman daerah ke PT SMI. Sementara cicilan pokok plus bunga baru akan dimulai pada tahun mendatang. “Kita sebenarnya sudah anggarkan untuk cicilan tahun ini. Tapi pihak SMI hanya meminta bayar bunga dan fee saja. Bunganya dari paparan mereka memang lebih ringan ketimbang bank,” terangnya. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here