Ahmadiyah Klaim Bukan Jemaat Terlarang

156
Mubaligh Ahmadiyah Kalbar, Anom Tulus. Foto: Indra

Sanggau, BerkatTV. Mubaligh Ahmadiyah Kalimantan Barat, Anom Tulus tegaskan Jemaat Islam Ahmadiyah sampai saat ini tidak pernah dilarang dan tidak terlarang di seluruh Indonesia.

Jemaat Islam Ahmadiyah Indonesia berbadan hukum No.JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 dan diakui PN Jakarta Pusat dari tahun 1978, Dirjen Sosial Politik Depdagri tahun 1985 sebagai ormas.

Bahkan keberadaanya juga diakui Depdagri RI Direktorat Kesbang dengan Nomor Inventarisasi dengan sifat Kekhususan kesamaan agama Islam tanggal 5 Juni 2003 Nomor 75/D.I/VI/2003.

Jadi disebutkan Anom sampai saat ini Ahmadiyah masih aktif dan tidak dicabut.

“Ahmadiyah 100 persen meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan itu adalah keyakinan mutlak bagi Ahmadiyah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang membawa syariat atau ajaran terakhir untuk semua manusia tidak akan datang lagi nabi yang membawa syariat seperti beliau,” katanya menjawab kegaduhan keberadaan Ahmadiyah di Entikong, Kabupaten Sanggau, Jumat (24/11).

Dijelaskan Anom Tulus, umat Islam meyakini berdasarkan nubuatan Nabi Muhammad SAW akan datangnya Imam Mahdi (pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah) di akhir jaman. Pendiri Ahmadiyah Hz. Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi tersebut.

“Jadi kenabian tersebut bukan untuk menandingi atau menyamai kenabian Nabi Muhammad SAW, melainkan berkat dari nubuatan dari sabda Nabi Muhammad SAW saja,” jelasnya.

Mengenai Jemaat Ahmadiyah di Entikong, dijelaskan Anom Tulus, sejak 2013 mengajak orang-orang untuk mengenal Allah Taala melalui syariat Islam pada umumnya.

Beberapa pengikut Ahmadiyah tersebut kini telah rutin melaksanakan ibadah shalat fardu 5 waktu dan ibadah-ibadah sunah lainnya yang dahulu mereka abaikan. Mubaligh Ahmadiyah membimbing mereka untuk meninggalkan perkara maksiat lalu kembali pada jalan Allah.

Ahmadiyah di Entikong, saat ini sedang membangun rumah dua lantai untuk tempat tinggal mubaligh beserta keluarganya, karena selama ini selalu mengontrak rumah.

Rencananya, di lantai bawah dipergunakan untuk sarana pembinaan. Hal ini yang akhir-akhir ini menjadi permasalahan, dan kiranya permasalahan ini bisa dikomunikasikan dengan baik.

Untuk Ahmadiyah di seluruh Kalbar, ia mengaku semuanya berjalan aman, aktif dan tidak ada pembekuan begitu pun di Entikong.

“Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi, pihak – pihak yang merasa tidak berkenan diharapkan tetap mengedepankan hukum,” harapnya.

Disinggung SKB tiga menteri yang menjadi landasan melarang Ahmadiyah, Anom Tulus berkilah, itu tidak mencabut badan hukum Ahmadiyah dan bukan mengintervensi keyakinan masyarakat.

“SKB itu adalah upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat akibat adanya pertentangan yang mencuat,” terangnya.

Hak beragama, lanjutnya, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk dan beribadah menurut keyakinannya.(iin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here