Perencanaan Pembangunan Desa Mengacu Aturan Hukum

0
45
Ketua Pansus Subandi. Foto; dok

Kubu Raya, BerkatTV. Rancangan Perda tentang Perencanaan Pembangunan Desa telah disahkan, Rabu (29/11) kemarin. Ketua Pansus, Subandi berharap Perda ini menjadi tuntunan dan bimbingan pemerintah desa dalam menyusun program perencanaan pembangunan desa.

“Jadi pemerintah desa tidak keluar dari ketentuan dan aturan yang sudah ada dalam menyusun perencanaan pembangunan desa mulai RPJMDes, RKPDes dan APBDes,” katanya.

Sehingga adanya Perda ini sambung Subandi, mengingatkan pemerintah desa menjalankan mekanisme dan sistem yang ada. Sehingga dapat mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa.

“Perda ini untuk memperkuat lagi aturan yang diatasnya mulai dari UU Desa, PP maupun Permendagri. Jadi, pemerintah desa tidak lah berjalan sendiri melaksanakan roda pemerintahan desa tapi melibatkan elemen di desa,” ia mengingatkan.

Karena itu politisi PPP ini berharap kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya untuk menyosialisasikan Perda tentang Perencanaan Pembangunan Desa ini kepada pemerintahan desa.

“Agar tahun depan, Perda ini sudah bisa diberlakukan dan dijalankan oleh pemerintah desa sehingga tidak lagi membuat kesalahan dalam menyusun perencanaan pembangunan,” ucapnya.

Subandi tidak ingin kepala desa dan aparaturnya terjerat dalam kasus hukum lantaran tidak mengacu kepada aturan yang ada. Mengingat saat ini hampir 1000 kepala desa tersandung hukum gara-gara tidak mengikuti payung hukum yang ada.

“Kalau seluruh aturan ini sudah disosialisasikan dan telah dilakukan pembinaan oleh kepala desa dan perangkatnya namun masih juga diabaikan, maka wajar saja jika diserahkan ke hukum,” pungkasnya.(rob)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here