Evaluasi Pejabat Lamban Serap Anggaran

0
41
Suprapto saat menyerahkan draft APBD yang ditandatangani bersama eksekutif yang diwakili Wakil Bupati Kubu Raya. Foto; Robby

Kubu Raya, BerkatTV. APBD Kubu Raya tahun 2018 telah disahkan menjadi perda dengan nilai total Rp1,48 triliun. Berbagai program yang dialokasikan anggarannya diharapkan dapat tepat sasaran, efektif dan efisien serta dikelola secara proposional dan profesional.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suprapto menilai penyerapan APBD diharapkan dapat lebih maksimal. Dibulan empat atau lima di semester kedua sudah harus terealisasi minimal 75 persen.

Sehingga memasuki semester ketiga atau keempat program pembangunan yang dialokasikan tidak terlalu banyak dikerjakan.
Karena itu Suprapto mengingatkan kepada seluruh OPD untuk maksimal melakukan penyerapan anggaran.

“Karena pantauan kami masih ada OPD yang lamban melakukan penyerapan anggaran setiap tahunnya,” katanya.

Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya didorong untuk mengawasi langsung OPD yang lamban menyerap anggaran. Bagi yang lamban maka Bupati dan Wakil Bupati dapat mengambil langkah tegas antara lain dengan melakukan evaluasi atau rotasi.

“Kami menyarankan Bupati dan Wakil Bupati memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang lamban itu,” ucapnya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, evaluasi terhadap pejabat sangat lah penting. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong kinerja pejabat di pemerintah daerah.

Sehingga menjadi sebuah pembelajaran bagi pejabat yang menggantikan atau melanjutkannya. Sebab dikatakan Suprapto tatkala penyerapan anggaran yang disahkan dalam APBD lamban maka berdampak luas terhadap proses pembangunan di Kubu Raya.

Pertumbuhan ekonomi daerah pun melamban. Sehingga ini juga merugikan bagi Kabupaten Kubu Raya itu sendiri.(rob)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here