Kadis Dikbud Beberkan Kebijakan Pempus yang Ngawur

83
Kepala Dinas Dikbud Kubu Raya didampingi Kepala Bidang saat konpers. Foto: Robby

Kubu Raya, BerkatTV. Berbagai kebijakan dan regulasi pendidikan dari pemerintah pusat oleh daerah dianggap ngawur lantaran penerapan dan implementasinya bagi daerah membingungkan bahkan kerap menyulitkan.

“Memang ngawur. Kita di daerah bingung bahkan tidak nyambung penerapannya di daerah,” tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Frans Randus.

Frans membeberkan sejumlah kebijakan, program dan regulasi pemerintah pusat yang dianggap ngawur. Antara lain penggunaan dana BOS, yang hanya 20 persen digunakan untuk belanja pegawai.

“Ini kan justru mempersulit guru. Kalau kepala sekolah mengambil kebijakan sendiri dianggap melanggar juknis. Jadi, sebenarnya Dana BOS belum ideal yang riil untuk satuan pendidikan,” ucapnya.

Padahal, masih banyak program peningkatan mutu guru bisa digunakan melalui dana BOS. Begitu pula untuk belanja barang, misalnya hanya dibolehkan beli satu unit komputer sementara pusat menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Bagaimana bisa mau menerapkan UNBK kalau komputernya hanya satu. Bahkan untuk SPJ nya oleh dinas sementara dana nya masuk ke rekening sekolah. Ini kan kacau,” tuturnya.

Begitu pula dengan Takola (Tata Kelola Sekolah) untuk mendata pembangunan sekolah. Program ini diserahkan kepada satu sekolah.

“Tidak ada yang mampu. Padahal sebelumnya dihandel Dapodik. Harusnya operator dapodik yang dilatih bukan membuat program baru yang menyulitkan,” terangnya.

Diakui Frans ia telah menghubungi Sekjen Kemendikbud membeberkan program yang menyulitkan tersebut.

“Padahal Presiden Jokowi sudah menegaskan jangan membuat administrasi yang rumit dan mempersulit untuk peningkatan mutu pendidikan,” jelasnya.(rob)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here