PMII Tolak Pengesahan UU MD3

92

Pontianak, BerkatTV. Pengesahan UU MD3 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI, dianggap oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pontianak sebagai simbol matinya demokrasi kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

Mereka menilai, pengesahan revisi terhadap Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat.

“Diantaranya, Pasal 73, Pasal 122 huruf (k) dan pasal 245,” kata Abdul Wesi Ibrahim Ketua Umum PC PMII Kota Pontianak, dalam orasinya di Halaman DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (27/2).

PC PMII Kota Pontianak secara tegas menolak pasal pasal yang bertentangan dengan nilai nilai demokrasi dalam revisi UU MD3 itu. Mendesak kepada Presiden RI, agar tidak menyetujui dan tidak menandatangani revisi UU MD3 serta mendesak Presiden RI untuk segera mengeluarkan PERPPU pengganti UU MD3.

“PMII senantiasa beristiqamah dalam memperjuangkan hak demokrasi Warga Negara yang terancam oleh revisi UU MD3 dan akan melakukan Uji Materi (Judicial Review) atas pasal pasal dimaksud ke Mahkamah Konstitusi melalui LBH PB PMII yang terpusat. Kami PMII Pontianak akan senantiasa memantau perkembangan dan mengkaji,” paparnya.

Usai membaca beberapa tuntutan di depan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir. Suriansyah, belasan aktivis Mahasiswa ini pun membubarkan diri.

Suriansyah menjelaskan bahwa, UU MD3 tersebut memang sudah dibahas dan diajukan ke Presiden.

“Tapi menurut informasi yang diterima, Presiden tidak akan menandatangi revisi UU tersebut, justru mengajukan Perpu,” terang dia.

Di dalam UU MD3 ini kata dia, ada beberapa hal substansi, terkait imunitas anggota DPR RI tentang pemanggilan oleh aparatur hukum terkait tindak pidana korupsi. Hal ini dirasakan tidak menunjukkan sikap semua warga negara sama dihadapan hukum.

Termasuk, dalam UU MD3 ini mengatur tentang apabila ada pihak yang dipanggil oleh DPR RI maka harus dipenuhi. Jika tidak, maka akan ada upaya paksa menggunakan pihak kepolisian untuk melakukan pemanggilan.

Ia juga akan menyampaikan perihal pernyataan sikap PMII kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Juga ke DPR RI, untuk sebagai pertimbangan dan masukan utama di dalam memutus atau tidak tentang revisi UU MD3 ini,” pungkasnya. (jon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here